oleh

Tuntut Diangkat PNS, Guru Honorer Pekalongan Tolak Rekrutmen CPNS 2018

Sekitar 196 guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Kelompok 2 Indonesia (FHK2I) Kota Pekalongan lakukan tindakan demo. Mereka minta Pemerintah Kota Pekalongan supaya pemerintah pusat membatalkan penerimaan CPNS tahun 2018, sebelum pegawai honorer diangkat jadi PNS.

Dalam tindakan ini hari, mereka berjalan kaki dari SMPN 4 Pekalongan, ke arah ke kantor Pemkot Pekalongan. Beberapa banner yang dibawa berisi memprotes serta tuntutan supaya mereka diangkat PNS.

Koordinator tindakan, Ratno menyampaikan pihaknya menuntut pengangkatan dari status honorer mnejadi PNS, seperti apakah yang dijanjikan pemerintah.

“Kami mengabdi lebih dari 20 tahun akan tetapi masih tetap saja nasib kami semacam ini,” tuturnya.

Dia menyampaikan gaji yang di terima di bawah UMK. Beberapa pekerja honorer ini terima honor di bawah Rp 400 ribu tiap-tiap bulannya. Bahkan juga ada yang cuma Rp 150 ribu perbulanya.

“Dengan jumlahnya upah itu tidak dapat memenuhi keperluan keseharian,” katanya.

Tidak hanya masalah honor yang di terima lanjut dia, ada ketentuan tentang umur guru honorer yang diangkat jadi PNS meningkatkan sengsara beberapa pengajar yang telah mengabdi bertahun-tahun.

“Ketentuan pemerintah yang membuat kami engsara yaitu berkaitan batasan umur dari pemerintah yaitu 35 tahun, untuk dapat diangkat jadi PNS. Walau sebenarnya, umur guru honorer yang berada di Kota Pekalongan diatas 35 tahun,” papar Ratno.

Baca juga : 

Asiiikk Proses Rekrutmen CPNS Dimulai, Tapi Pendaftaran CPNS Mulai 26 September 2018

 

Di tempat yang berlainan, Ketua PGRI Kota Pekalongan, Robby Agus Setiono menyampaikan pihaknya mensupport atas tindakan yang dikerjakan beberapa guru honorer itu.

Menurut Robby ada tiga tuntutan yang diperjuangkan beberapa guru honorer salah satunya minta pemerintah untuk tunda pengangkatan atau tes CPNS, serta merampungkan permasalahn guru honorer. Ke-2 merevisi dari Peraturaran Menteri Pendayagunaan Apartur Negara serta Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomer 36 Tahun 2018, serta yang paling akhir tenaga pekerja honorer diangkat PNS tiada tes.

“Ada tiga tuntutan dari mereka. Diantaranya masalah tunda pengangkatan PNS lewat jalan CPNS tiada menyelesaikan masalah guru honorer,” tuturnya.

Menurut dia untuk Peraturaran Menteri Pendayagunaan Apartur Negara serta Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomer 36 Tahun 2018, begitu memberatkan mereka yang telah lama mengabdi.

“Sebab honorer yang berumur 35 tahun ke atas tidak bisa ikuti tes CPNS,” tuturnya.

Tidak hanya lakukan doa bersama dengan di halaman Pemkot Pekalongan, 10 orang wakil dari peserta tindakan lakukan audensi dengan Wali Kota Pekalongan, Saelany Machfudz.

Di depan perwakilan peserta tindakan, Walikota Pekalongan menyampaikan ketetapan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) hadir dari kementerian pusat. Akan tetapi, pihaknya janji akan menolong keinginan dari tenaga pengajar honorer.

“Ya kelak akan kita membantu kemukakan tuntutan beberapa guru honorer,” tuturnya.

Saelany memberikan pihaknya lewat Asosiasi Pemerintah Kota Semua Indonesia (Apeksi) akan ajukan tuntutan beberapa guru honorer itu.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 comment

News Feed