oleh

KPK Hari Ini Mulai Jadwalkan Pemeriksaan Bupati Nonaktif Tulungagung Syahri Mulyo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati nonaktif Tulungagung Syahri Mulyo, Rabu (26/9/2018).

Pemeriksaan kesempatan ini ialah yang pertama sesudah Syahri Mulyo dilantik menjadi bupati untuk periode ke-2, lalu tidak diaktifkan 3 menit sesudah pelantikan sebab berstatus tahanan KPK, pada Selasa (25/9/2018).

Syahri Mulyo dicheck menjadi terduga masalah pendapat suap berkaitan proyek-proyek di Tulungagung serta Blitar. “Direncanakan kontrol pada terduga SM (Syahri Mulyo) dalam masalah suap project pekerjaan Pemerintah Kabupaten Tulungagung serta Kota Blitar,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, waktu di konfirmasi, Rabu.

Awal mulanya, pada Selasa (25/9/2018), ia bersama dengan Wakil Bupati Tulungagung dipilih Maryoto Wibowo dilantik oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Tiga menit sesudahnya, Syahri langsung tidak diaktifkan dari jabatan itu sebab berstatus tahanan KPK.

Baca juga : Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Ditahan Kejagung, Sapu Bersih Sampai Akarnya!!

Pelantikan itu diijinkan serta sama dengan amanat Masalah 164 ayat (6) Undang-undang mengenai Pemilihan kepala daerah. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo serta Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar sudah diputuskan menjadi terduga dalam pendapat penerimaan hadiah atau janji berkaitan beberapa project di dua lokasi itu.

Dalam konstruksi masalah, kedua-duanya ikut serta dalam masalah yang berlainan dengan satu tersangka pemberi hadiah atau janji, yakni Susilo Prabowo. Susilo adalah pihak kontraktor yang disangka memberikan hadiah atau janji pada kedua-duanya berkaitan beberapa project di dua daerah itu.

Di Tulungagung, Susilo disangka menghadiahkan atau janji sebesar Rp 1 miliar pada Syahri Mulyo lewat pihak swasta Agung Prayitno.

Disangka pemberian itu berkaitan fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur penambahan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum serta Pengaturan Ruangan Kabupaten Tulungagung.

Selain itu, di Blitar, KPK menyangka Samanhudi juga terima pemberian dari Susilo lewat pihak swasta bernama Bambang Purnomo seputar Rp 1,5 miliar berkaitan ijon proyek-proyek pembangunan sekolah kelanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed