oleh

Ini Dia Perjalanan Gugatan Warga Jatinangor Atas Tanah Rel KA PT KAI di Jabar

Masyarakat Hegarmanah, Jatinangor, sempat melayangkan tuntutan ke Badan Pertanahan Propinsi Jawa Barat serta Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, berkaitan status tanah rel KA di Desa Hergamanah yang dilewati rel yang akan direaktivasi PT KAI.

Tuntutan itu dikirimkan 274 masyarakat Hergamanah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandung pada 12 Juni 2005. Masyarakat menilainya tanah rel KA Rancaekek-Tanjungsari itu punya leluhurnya, bukan miliki PT KAI atau pemerintah.

Tuntutan itu dikerjakan atas pendapat BPN Propinsi Jawa Barat agar masyarakat yang sudah mengurus tempat diatas perkebunan punya Belanda, termasuk juga tanah rel KA, semenjak 1942, itu, dapat memperoleh surat kepemilikan diatas tempat seluas 83.100 mtr. persegi. Perjuangan masyarakat juga memetik hasil. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung memenangi tuntutan masyarakat.

Baca juga : 

Program Ridwan Kamil Revitalisasi Kalimalang di Bekasi Tuntas Dalam Satu Tahun Kedepan

 

Dalam amar putusan PTUN Bandung Nomer 69/G.TUN/2005/TUN-BDG dijelaskan, memerintah Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang mencabut Sertifikat Hak Gunakan No.15/Desa Hegarmanah tanggal 16-2-2000 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia dengan surat ukur tanggal 14-5-1999 No.33/Desa Hegarmanah seluas 83.100 mtr. persegi. Dalam putusan itu juga dijelaskan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang disuruh mengolah selanjutnya permintaan masyarakat yang mengatur hak punya atas tanah di tempat yang digugat.

Ma’ruf, Wakil Ketua Paguyuban Masyarakat Hegarmanah, waktu didapati menyampaikan, sesudah keluarnya putusan PTUN Bandung, Departemen Perhubungan, sekarang Kementerian Perhubungan, ajukan permintaan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) di Jakarta. Serta PT TUN memenangi banding Kemenhub pada Agustus 2006.

Bukan itu saja. Kemenhub juga melayangkan kasasi ke MA serta putusan MA yang di keluarkan pada 14 Februari 2008 kembali memenangi Kemenhub. Akan tetapi masyarakat Hegarmanah tidak ingin menyerah demikian saja. Pada 12 Agustus 2009, mereka ajukan peninjauan kembali atas putusan MA yang memenangi Kemenhub.

“Sampai saat ini belumlah ada putusannya. Saya serta masyarakat telah lelah serta capek. Tidak ada uang lagi untuk ke Jakarta. Untuk pengacara saja kami digratiskan sebab yang menunjuk PTUN Bandung waktu itu,” tutur Ma’ruf.

Ma’ruf menceritakan timbulnya kemauan masyarakat mengatur hak punya atas tempat seluas 8,3 hektare itu diawali pada 1997. Waktu itu Ma’ruf dengar berita tanah yang telah dihuni masyarakat semenjak sebelum Indonesia merdeka itu jadi punya PJKA.

Baca juga :

5 Mahasiwa Unissula Ciptakan Gelang Shalat Berjamaah Untuk Tuna Rungu

 

“Jujur saja, saya sewa tuch tanahnya saat itu. Saya lalu menanyakan ke Kepala Daops II saat itu serta dia menyetujui tanah garapan yang saya menempati lewat cara sewa adalah punya PT KAI. Akan tetapi, waktu saya bertanya suratnya, dia (Kepala Daops II) tidak dapat tunjukkan,” tutur Ma’ruf.

Nyatanya Ma’ruf baru mengetahui PT KAI baru mempunyai surat hak gunakan atas tempat itu pada 2000 atau tiga tahun sesudah pertemuan Ma’ruf dengan Kepala Daops II. “Saya serta masyarakat baru mengetahui PJKA baru mempunyai hak gunakan atas tempat itu pada tahun 2000 waktu tuntutan di PTUN,” kata Ma’ruf.

Menurut Ma’ruf, masyarakat ingin merubah status tanah garapan itu sebab telah mengurus tempat saat beberapa puluh tahun. Serta semenjak 1983, mereka membayar pajak bumi serta bangunan (PBB).

Tentang sengketa tempat dengan masyarakat itu, Kepala Humas PT KAI Daops II Joni Martinus mengakui belumlah dapat memberi komentar. Karena, team KAI masih tetap fokus untuk merampungkan pemetaan (mapping) jalan Cibatu-Garut, yang pasti akan diaktifkan kembali.

Hal sama disebutkan Kepala Humas Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Eben Torsa. “Tentang tuntutan itu, saya belumlah dapat kasih komentar. Soalnya, saya mesti cek dahulu putusannya,” katanya pada detikcom, minggu kemarin.

News Feed