oleh

Ada AUTP, Kini Petani Padi Tidak Lagi Khawatir Gagal Panen

Untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi nasional, sektor pertanian menjadi salah satu sektor prioritas Kabinet Kerja yang dipimpin Joko Widodo – Jusuf Kalla.

Untuk itu salah satunya ialah menerbitkan kebijakan strategis pada sektor pertanian yaitu Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Hal tersebut pun cocok dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, terutama Pasal 37 Ayat 1, yang sudah dilaksanakan pemerintah semenjak 2015.

Bunyi pasal dan ayat tersebut ialah pemerintah dan pemerintah wilayah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengayomi usaha tani yangdilaksanakan oleh petani dalam format asuransi pertanian.

AUTP diharapkan dapat menjadi angin segar yang memberi optimistis besaruntuk para petani padi, guna tidak fobia lagi menghadapi risiko kegagalan panen.

Adapun risiko kegagalan panen yang dipastikan AUTP mencakup bencana alam laksana banjir dan kekeringan, serangan hama dan organisme penganggutanaman (OPT), dan akibat perubahann cuaca atau iklim.

“Petani yang mengasuransikan tumbuhan padinya tidak akan lagi tergantung pada tengkulak. Dengan itu, kesejahteraan dapat tercapai dan produktivitas pertanian bakal meningkat,” ujar Andi Amran selaku Menteri Pertanian kepada Kompas.com, Kamis (22/9/2016).

Untuk dapat memperoleh garansi dari beragam risiko tidak berhasil  panen, petani padi lumayan mendaftarkan lahan sawahnya ke dalam AUTP. Petani dapat melakukan pencatatan AUTP sangat lambat satu bulan sebelum musim tanam dimulai.

Petani melulu perlu menunaikan 20 persen atau senilai Rp 36.000 per 1 hektar (ha), dari total premi Rp 180.000. Sementara, sisanya Rp 144.000 atau 80 persen dari total premi Rp 180.000 ribu per ha bakal dibayarkan oleh pemerintah melewati subsidi.

Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat, realisasi AUTP sekitar 2015-2018 menjangkau 2,5 juta hektar (ha). Nilai klaim kerugian dampak gagal panen menjangkau 53.340 ha.

Dengan mengekor AUTP, minimal ada lima guna yang dapat diperoleh petani padi. Pertama yakni mengayomi petani dari segi finansial terhadap kerugian dampak gagal panen.

Kedua, mendongkrak posisi petani di mata lembaga pembiayaan guna mendapatkan kredit petani. Ketiga menstabilkan penghasilan petani sebab adanya tanggungan kerugian dari perusahaan asuransi saat terjadi kerugiandampak gagal panen.

Kemudian keempat, menambah produksi dan produktivitas sektor pertanian dengan mengekor tata teknik bercocok tanam yang baik sebagai prasyaratmengekor asuransi pertanian.

Terakhir adalahsalah satu teknik mengedukasi petani guna bercocok tanam secara baik sebagai salah satu prasyarat mengekor asuransi pertanian.

Dengan demikian, garansi perlindungan ganti rugi tidak berhasil  panen,diinginkan dapat menciptakan petani padi di Indonesia maju dan sejahtera.

Baca juga : Bisnis Jastip Ternyata Hasilnya Menggiurkan Lho

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *