oleh

Sri Mulyani Sebut di Tahun Politik Banyak Orang Terobsesi dengan Utang dan Pajak

Menteri Keungan Sri Mulyani Indrawati gemas dengan beberapa pihak yang sering menyoroti utang serta rasio pajak di tahun politik.

“Di waktu kampanye politik, banyak orang yang bingung dengan instrumen fiskal yang kemudian dilihat menjadi object di banding alat tersebut. Mereka terobsesi dengan utang serta rasio pajak,” tutur Sri Mulyani saat memberi paparan dalam Mandiri Investment Komunitas 2019 di Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Ex Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, utang serta relaksasi pajak yang santer dikerjakan tahun kemarin adalah alat yang dipakai pemerintah untuk merangsang perekonomian dalam negeri.

Dengan begitu, perkembangan ekonomi Indonesia dapat terbangun di 5,2 % tahun kemarin di dalam gejolak perekonomian global.

Menjadi catatan, rasio pajak 2018 sampai 11,5 % dari PDB, angka itu lebih baik dari 2017 yang cuma 10,7 % dari PDB. Angka rasio pajak Indonesia lebih rendah dibanding Singapura dengan rasio pajak sebesar 14 %, Malaysia sebesar 15,5 %, serta Thailand 17 %.

Penerimaan pajak 2018 yang sampai Rp 1.315,9 triliun tidak capai target APBN 2018 sebesar Rp 1.424 trilun. Realisasi penerimaan pajak 2018 cuma 92 % atau terjadi kekurangan penerimaan (shortfall) pajak sebesar Rp 108,1 triliun tahun kemarin.

Baca juga : Pemkab Banyuwangi Lanjutkan Program Bagi-Bagi Uang Saku Tiap Hari untuk Pelajar

 

Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah selalu mengurus perpajakan dalam negeri dengan kebijaksanaan countercyclical atau kurangi pengeluaran serta tingkatkan pajak di masa perkembangan tinggi (boom period), serta tingkatkan penerimaan serta memotong pajak saat hadapi resesi.

“Situasi ini, kita merangsang perekonomian supaya bisa memberi ruangan untuk (pertumbuhan) ekonomi saat pertumbuhan. Perihal ini pula yang dimaksud dengan countercyclical policy. Kita harus mengetatkan atau melonggarkan kebijaksanaan, mengeloala instrumen fiskal untuk lebih sehat,” tuturnya.

Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah akan terus mengurus defisit biaya dibawah 2 % dan mengalokasikan biaya untuk menekan ketimpangan serta kemiskinan. Pemerintah pun memiliki komitmen untuk selalu tingkatkan penerimaan pajak supaya keuangan dalam negeri jadi lebih mandiri.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

11.666 comments